Menurut perwakilan parpol, ketidaknetralan tersebut berdampak pada kisruhnya daftar pemilih tetap yang mengakibatkan jutaan orang tidak bisa memilih. Pengaduan ini juga sebagai lanjutan dari pertemuan lintas parpol di kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri. Pertemuan itu menyimpulkan Pemilu Legislatif 2009 merupakan yang terburuk sejak reformasi.
Namun tuduhan terhadap tidak netralnya pemerintah ditolak Menteri Dalam Negeri Mardiyanto. Ia menyatakan pemerintah hanya membantu memfasilitasi KPU. "Yang penting kita jaga pemerintah tidak masuk di dalamnya, pemerintah memberikan dukungan kepada KPU dengan maksimal," kata Mardiyanto.
Setali tiga uang, KPU juga menyatakan bantahan. Menurut Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, pihaknya melaksanakan pemilu dengan menjunjung tinggi asas kenetralan. KPU mempersilahkan keberatan pemilu disampaikan melalui proses hukum. Namun KPU menolak desakan beberapa pihak untuk menggelar pemilu ulang.
Sementara itu, Partai Demokrat meminta KPU segera memperbaiki DPT dalam pemilihan presiden mendatang. Parpol yang sekarang protes juga diharapkan ikut berpartisipasi memperbaiki DPT. Demokrat berharap terbangun sikap dewasa dan partai peserta pemilu siap menang ataupun kalah. "Kami mengimbau keterangan penyimpangan tersebut tidak opini
Postingan
